JAKARTA - Tim supervisi transformasi bisnis TNI merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk badan pengelola aset bisnis militer. "Kami merekomendasikan itu karena mendapat kendala teknis dalam mendata unit bisnis TNI mana yang memiliki aset negara dan yang tidak," ujar ketua tim, Said Didu, di kantor Departemen Pertahanan, Jakarta, kemarin.

Didu membantah jika kesulitan itu dikatakan karena adanya resistensi dari TNI terhadap tim pimpinannya.