Jakarta - Selama dua tahun kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga pemburu para koruptor ini dinilai diskriminatif dalam mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara. "KPK masih tebang pilih," ujar Saldi Isra, dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, kepada Tempo.

Saldi menilai, KPK cenderung menyeret tersangka yang mempunyai kekuatan politik kecil. Untuk itu, Saldi mengusulkan agar KPK tida