JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat kesulitan untuk mengawasi anggaran militer yang digunakan untuk membeli alat utama sistem pertahanan. Penyebabnya adalah parlemen kekurangan data dan tidak mengetahui secara jelas soal persenjataan TNI.

"Sehingga fungsi kontrol kami kurang," ujar Djoko Susilo, anggota Komisi Pertahanan dan Keamanan DPR, dalam peluncuran buku Dinamika Reformasi Sektor Keamanan di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Amanat