JAKARTA - Dewan Perwakilan daerah mengkritik Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2005. "Surat edaran itu meresahkan pengelola madrasah dan lembaga pendidikan Islam di sejumlah daerah," kata anggota DPD dari Jawa Timur, KH Mudjib Imron, di kantornya kemarin.Surat edaran pada 10 Desember 2004 itu melarang institusi di daerah yang tugasnya dalam kewenangan pemerintah p...