SOLO -- Badan Kehormatan DPR didesak agar memeriksa bupati-bupati yang menyetor sejumlah uang untuk calo di parlemen. Tujuannya memperlancar alokasi dan pengucuran dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara.Menurut Ketua Umum Persaudaraan Bintang Rakyat Nurmadi H. Sumarsa, para bupati menyogok hingga Rp 13 miliar untuk memuluskan pengalokasian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. "Uang diserahkan kepada seorang an...