JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, DPR memiliki pertimbangan sendiri untuk menaikkan tunjangan Rp 10 juta per bulan. "DPR yang punya hak bujet (anggaran), bukan pemerintah yang memutuskan," katanya di sela-sela acara mengunjungi Institute Human Virology-Cancer Biology di kampus Universitas Indonesia, Jakarta, kemarin.

Ia meminta kenaikan tunjangan DPR jangan dibandingkan dengan subsidi Rp 100 ribu per bulan bagi rakyat miskin. Subsidi