JAKARTA -- Komisi Kesehatan DPR mendukung usulan Rancangan Undang-Undang Obat dan Makanan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM). Komisi IX itu menilai, Badan POM sebagai pihak yang melakukan pengawasan kurang memiliki kekuatan dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. "Badan POM sejak awal kurang gereget dengan tidak adanya taring ini," ujar Ribka Tjiptaning Proletariyati, Ketua Komisi IX DPR, dalam dengar pendapat denga...