JAKARTA -- Badan Kehormatan DPR menyatakan, dokumen alokasi dana bantuan untuk daerah korban bencana legal. "Dokumen diperoleh dari rapat terbuka komisi (Komisi Perhubungan)," kata Ketua Badan Kehormatan Slamet Effendy Yusuf, setelah meminta keterangan Darus Agap, anggota DPR pelapor dugaan percaloan, di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (7/9) malam. Darus, politikus Partai Bulan Bintang, mengaku, badan itu mempertanyakan legalitas dokumen setebal enam h...