KELOMPOK masyarakat sipil mengkritik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Jaringan para pegiat hak asasi manusia yang berfokus pada kebebasan beragama atau berkeyakinan meminta pemerintah menghapus syarat 90/60 dalam regulasi pendirian rumah ibadah yang dianggap merugikan kelompok minoritas.

Mereka juga mengkritik rancangan tersebut yang dinilai kurang mengakomodasi umat penghayat kepercayaan. Aktivita