SEJUMLAH pengamat keamanan menilai usulan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian RI tidak ada urgensinya. Revisi tersebut dinilai tidak dirumuskan untuk memperkuat profesionalisme serta kesejahteraan anggota TNI dan Polri. Revisi malah menambah masalah baru dan menghidupkan dwifungsi. Salah satu hal yang disorot adalah penambahan waktu aktif berdinas sehingga menunda masa pensiun.

Direktur Imparsial Ghufron