JAKARTA – Kelompok masyarakat sipil mengkritik arah rencana putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Mereka khawatir Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan uji materi tersebut dengan jalan menurunkan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden atau menambahkan opsi lain, yaitu berpengalaman sebagai kepala daerah.

Pengajar hukum di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Rony Saputr