JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan menyoroti rencana pemerintah untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan rehabilitasi pengguna narkotik. Pelibatan TNI itu dikhawatirkan bakal menambah rententan permasalahan dwifungsi ABRI yang telah ditolak sejak awal reformasi. “Ini mengancam iklim demokrasi dan hak asasi manusia,” kata Andi Muhammad Rezaldy, anggota Koalisi dari Komisi untuk Orang Hila