JAKARTA – Pengurusan hak guna usaha (HGU) perusahaan sawit di Riau terindikasi menjadi sasaran empuk bagi koruptor untuk menjalankan praktik rasuah. Indikasi ini paling terlihat dalam persidangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Muhammad Syahrir, yang didakwa menerima suap dan gratifikasi dari 15 perusahaan sawit. "BPN memiliki wewenang merekomendasikan surat keputusan HGU baru. Di sinilah Syahrir bermain," ujar Koo