JAKARTA – Koalisi Masyarakat Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera bersikap terhadap langkah Komisi Pemilihan Umum yang akan menghapus regulasi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dalam draf Peraturan KPU tentang dana kampanye. Anggota koalisi, Ida Budhiarti, mengatakan Bawaslu semestinya mengawasi pembahasan aturan teknis yang disusun KPU. Adapun rancangan regulasi tentang dan