JAKARTA – Sikap pemerintah dalam merespons tersebarnya informasi mengenai rencana isi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu sebelum dibacakan menuai kritik. Langkah pemerintah yang meminta kepolisian mengusut sumber informasi tersebut dianggap sebagai upaya membungkam kebebasan berpendapat.

Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pemerintah sangat berlebihan j