JAKARTA - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menolak perintah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi ihwal penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, mengatakan peraturan tersebut hanya menimbulkan ketidakadilan karena menggeneralisasi posisi dosen dengan aparatur sipil negara