JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menengarai pengelolaan mekanisme penetapan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) oleh pemerintah pusat dilakukan tanpa melibatkan partisipasi pemerintah daerah. Selain itu, karena adanya regulasi yang tidak sinkron, timbul perbedaan klaim dan pendapat antara daerah dan pusat.

Anggota Tim Advokasi dan Kampanye Sekretaris Nasional Fitra, Gulfino Guevarrato, mengatakan pengelo