JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri merespons usulan pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Susanti Dewayani. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, mengatakan pemakzulan kepala daerah tidak hanya didasarkan pada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan itu juga mesti merujuk pada putusan Mahkamah Agung.

Ia menjelaskan, pemberhentian kepala daerah memang didahului usulan DPRD, yang berkesimp