JAKARTA – Sejumlah pakar hukum tata negara berpendapat dugaan pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat erat hubungannya dengan penggantian Aswanto sebagai hakim konstitusi. Sebab, jika putusan tersebut tak diubah, penggantian Aswanto atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi tidak sah.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, berpendapat perubahan frasa dalam putusan itu berdampak pada penafsiran a