JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) berpotensi kembali mandek. Sebab, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih punya pandangan berbeda dalam pembentukan badan otoritas perlindungan data.

Anggota Komisi Pertahanan DPR, Tb. Hasanuddin, mengatakan hampir semua fraksi, kecuali NasDem, meminta ada lembaga pemerintah khusus yang langsung bertanggung jawab ke presiden atau independen. “S