Kritik terhadap Apdesi dari Senayan
Sikap DPP Apdesi yang mendukung agenda Jokowi tiga periode dianggap menyalahi undang-undang. Kementerian Dalam Negeri diminta memberi sanksi bagi kepala desa yang mendeklarasikan agenda itu.
Egi Adyatama
Rabu, 6 April 2022
JAKARTA – Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan langkah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang ikut mendukung agenda perpanjangan masa jabatan presiden maupun Jokowi tiga periode. Mereka menganggap sikap tersebut keliru karena kepala desa dilarang berpolitik praktis.
Anggota Komisi Pemerintahan DPR, Junimart Girsang, mengatakan kepala desa seharusnya tak terlibat politik praktis s
...