Nasional

Solidaritas Melawan Pemberangusan Akademik

Edisi, 29 Juni 2021

Tekanan terhadap BEM Universitas Indonesia membangkitkan solidaritas. Hal itu mengingatkan pada masih digunakannya pola Orde Baru dalam menanggapi kritik.

Suasana di kawasan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Tempo/Bintari Rahmanita

JAKARTA – Sejumlah akademikus mengecam represi rektorat Universitas Indonesia (UI) terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI pengkritik Presiden Joko Widodo. Aliansi BEM dari pelbagai kampus juga bersolidaritas kepada BEM UI yang ditekan rektorat dan diretas akun media sosialnya setelah mengunggah hasil kajian disertai poster yang menyebut Jokowi sebagai raja pembual atau “The King of Lip Service”.

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, misalnya, mengatakan reaksi rektorat Universitas Indonesia yang memeriksa pengurus BEM UI merupakan tindakan berlebihan. “Pejabat struktural UI takut berlebihan,” kata Sigit kepada Tempo, kemarin.

Sigit juga mempertanyakan alasan kampus yang menganggap mahasiswa telah merendahkan martabat Jokowi. Menurut dia, presiden bukan simbol negara. Dalam undang-undang, simbol negara adalah bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Jadi, tak ada alasan untuk mempersoalkan kritik mahasiswa itu.

Sigit mengatakan BEM UI juga tidak melanggar hukum. Sebab, kajian kritis yang dibuat mahasiswa bukan ajakan untuk melakukan kekerasan. Poster itu melampirkan referensi berbagai pemberitaan dan fakta ihwal janji Presiden Joko Widodo yang sampai kini tidak direalisasi. Sigit menilai represi oleh rektorat UI justru akan memperparah merosotnya kebebasan dan ekosistem akademik yang sehat.

BEM UI mengunggah hasil kajian janji-janji yang tidak ditunaikan Jokowi selama memimpin sebagai presiden di akun media sosialnya pada 27 Juni lalu. Salah satunya janji penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini menyisakan banyak masalah.

Dalam poster itu, Jokowi digambarkan seolah-olah presiden yang sedang mengenakan mahkota dengan latar gambar bibir. Akibatnya, pengurus BEM UI dipanggil rektorat, yang meminta unggahan itu ditanggalkan.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Universitas Indonesia, Amelita Lusia, menyatakan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswanya kurang tepat. Apalagi menggunakan foto Jokowi sebagai meme atau gambar yang dimodifikasi. Padahal, menurut dia, presiden merupakan simbol negara. “Jadi, itu bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai dengan aturan yang tepat karena melanggar beberapa peraturan,” kata Amelita pada Ahad lalu.

Amelita tak menyebutkan aturan yang sudah dilanggar oleh BEM UI. Dia juga menepis anggapan bahwa kampusnya melakukan represi atas kebebasan berpendapat mahasiswa. Rektorat kampus berkomitmen menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berpendapat. “Kalau misalnya dibilang represi, harus dilihat, itu kan pendapat BEM yang seolah-olah mewakili UI dan sebagainya,” kata dia.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati. TEMPO/Imam Sukamto

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menyatakan bahwa UI dalam beberapa tahun terakhir rajin membela penguasa melalui berbagai pembungkaman terhadap kritik mahasiswa. Sebelum insiden pemanggilan BEM UI, kampus ini juga mempermasalahkan diskusi yang diselenggarakan BEM UI ihwal rasialisme di Papua. “Mereka memanggil mahasiswa itu karena ingin memberangus kebebasan atau ingin menyampaikan data bahwa Jokowi bukan seorang ‘The King of Lip Service’,” kata Asfinawati.

Asfinawati mengatakan, sampai kini Universitas Indonesia tak membantah materi janji-janji Jokowi yang tidak ditunaikan itu. Dia beranggapan bahwa tindakan rektorat UI itu merupakan upaya represi. Asfinawati melihat bahwa praktik ini kerap dilakukan kampus-kampus besar secara sistematis untuk membungkam gerakan mahasiswa kritis. Beberapa kampus di Sumatera, misalnya, melapor ke YLBHI bahwa mereka diteror oleh lembaga telik sandi ketika menyelenggarakan diskusi tentang kritik terhadap presiden.

Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menyebutkan represi rektorat UI ke mahasiswa menunjukkan bahwa negara terang-terangan berupaya membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat. “Dulu problemnya dari negara merepresi kampus. Sekarang itu dilindas menggunakan alat negara seperti Korem dan struktural universitas sendiri,” tutur dia.

Dosen ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Wendra Yunaldi, mengatakan rektorat UI semestinya paham bahwa kampus merupakan miniatur peradaban yang menjunjung dialektika, perbedaan pendapat, dan perselisihan gagasan. Dia menyatakan bahwa kritik mahasiswa BEM UI merupakan mimbar kebebasan akademik yang tidak boleh direpresi. “Pertanyaannya, mereka dipanggil, lalu aturan mana yang dilanggar oleh BEM? Seharusnya itu yang disampaikan,” kata dia.

Akademikus dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, juga melihat upaya rektorat UI memeriksa BEM itu sebagai bagian dari intervensi kampus atas kebebasan berpendapat. Apalagi pemanggilan oleh rektorat UI menyangkut sikap kritis BEM UI yang dipublikasikan di media sosial.

Ubedilah menduga pemanggilan itu bisa terjadi karena dua sebab, yakni adanya teguran dari Istana kepada Rektor UI, Ari Kuncoro, atau inisiatif rektorat UI karena khawatir ditegur Istana. Bagi dia, tindakan tersebut mirip kelakuan rezim Presiden Soeharto beberapa bulan sebelum lengser dari kursi presiden. “Ketika itu, Soeharto merepresi mahasiswa lantaran khawatir kritik bergulir bagai bola salju,” kata dia.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Muhammad Farhan, mengatakan saat ini sedang membangun aliansi dengan semua BEM di Indonesia guna memberi dukungan dan bersolidaritas untuk BEM UI. Gerakan itu telah diikuti oleh sedikitnya 44 BEM dari beragam kampus dan organisasi masyarakat sipil. Mereka bahkan menggelar konsolidasi bersama untuk melawan represi yang dilakukan kampus UI.

Mereka menggalang dukungan dengan tajuk “Week of Resistance untuk melawan serangan itu. Gerakan yang diunggah di media sosial tersebut mengajak publik mengirim tuntutan berupa tulisan dan foto serta mengunggahnya di media sosial. “Kami mengajak semua elemen masyarakat dan gerakan masyarakat sipil melawan penindasan,” kata Farhan.

SHINTA MAHARANI | AVIT HIDAYAT | JULNIS FIRMANSYAH | BUDIARTI UTAMI PUTRI

JAKARTA – Sejumlah akademikus mengecam represi rektorat Universitas Indonesia (UI) terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI pengkritik Presiden Joko Widodo. Aliansi BEM dari pelbagai kampus juga bersolidaritas kepada BEM UI yang ditekan rektorat dan diretas akun media sosialnya setelah mengunggah hasil kajian disertai poster yang menyebut Jokowi sebagai raja pembual atau “The King of Lip Service”.

Dosen di Fakultas Hukum Uni

...

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB