JAKARTA – PDI Perjuangan membuka peluang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, syaratnya, revisi tersebut dilakukan tanpa mengubah jadwal pelaksanaan pilkada serentak 2024. "Mari sempurnakan Undang-Undang Pemilu agar pemilihan umum lebih berkualitas," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, Senin lalu.

PDI Perjuangan, sebagai bagian utama dari koalisi pemerintah, sebelumnya