JAKARTA – Pakar hukum menyarankan Presiden Joko Widodo menerbitkan surat presiden yang berisi penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Surat presiden itu dibutuhkan untuk menguatkan sikap pemerintah yang sebelumnya meminta Dewan Perwakilan Rakyat menunda pembahasan RUU HIP.

Pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Bivitri Susanti, mengatakan Presiden Jokowi sebai