JAKARTA – Kementerian Koordinator Perekonomian mengaku belum berani mengucurkan dana untuk pembayaran program pelatihan Kartu Prakerja karena adanya potensi kerugian negara. Pemerintah menyatakan menunggu hasil kajian dan verifikasi tim teknis Kejaksaan Agung bersama sejumlah lembaga negara.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, M. Rudy Salahuddin, menyatakan pemerintah belum membayar biaya pelatihan kepada platform digital atau lembaga ...