JAKARTA _ Kelompok masyarakat sipil menentang rencana pemerintah untuk melibatkan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Mereka menganggap pelibatan TNI tersebut akan membahayakan penegakan hak asasi manusia.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme bertentangan dengan hakikat pembentukan militer, yaitu sebagai alat pertahanan negara.