JAKARTA -­ Direktur Eksekutif Komite Pe­­­mantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengkritik pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Menurut dia, sejak dana otonomi khusus di­mulai pada 2002, pe­merintah tidak pernah mengevaluasi mekanisme pemberian dana senilai total Rp 94,24 triliun tersebut. Akibatnya, tidak ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban ter­hadap capaian kesejahteraan m