JAKARTA - Tiga ahli hukum yang dihadirkan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembahasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. Alasannya, pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi karena saat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat tidak memenuhi syarat kuorum.

Pakar hukum tata negara Susi Dwi Harijanti mengatakan mak