JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menambah wakil kepala pada struktur Kantor Staf Presiden (KSP) menuai kritik dari berbagai kalangan. Pakar hukum administrasi negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, menilai penambahan struktur baru pada KSP jauh dari ideal karena tidak mempertimbangkan beban kerja, fungsi, tujuan, manfaat, dan hasil. "Saya sampai sekarang belum melihat pertimbangan itu, termasuk kemanfaatann