JAKARTA – Sejak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melemparkan wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) pada awal November lalu, pemerintah belum membuat kesimpulan mengenai metode pemilihan yang baru. Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung akan dievaluasi oleh lembaga yang kredibel.

"Hasil penelitian itu