JAKARTA - Pemerintah menolak pembentukan mahkamah internasional untuk kasus kejahatan kemanusiaan pada 1999 di bekas Provinsi Timor Timur. "Dari semula kita tolak karena tahu itu bukan suatu cara penyelesaian," kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda sebelum mengikuti rapat kabinet di kantor presiden kemarin.Sebagaimana diketahui, Komisi Ahli PBB merekomendasikan pengadilan ulangan untuk kasus kejahatan HAM Timor Timur 1999 di Indonesia. Jika tid...