JAKARTA - Rencana pemerintah memekarkan Provinsi Papua untuk menangani konflik dan kesenjangan dikritik oleh pegiat hukum dan hak asasi manusia. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mengatakan seharusnya pemerintah memberikan keadilan kepada warga Papua dan mendengarkan suara mereka. "Mekar atau tidak mekar adalah hal berikutnya. Persoalan intinya ialah menghentikan pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Pelanggar HAM juga haru