JAKARTA -  Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran berat HAM di Papua dinilai terhambat oleh kekeliruan pandangan politik pemerintah pusat. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan elite politik cenderung menyamaratakan situasi hak asasi manusia di Papua.

Misalnya, tutur Hamid, ada anggapan seolah-olah sumber utama masalah di Papua adalah separatisme dan semua tuntutan referendum bobotnya sama