JAKARTA - Ahli hukum berbeda pendapat mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo memberi kewenangan kepada para menteri koordinator untuk memveto keputusan menteri di bawahnya. Sebagian berpendapat Presiden tidak perlu membuat aturan khusus soal hak veto. Sebagian lain menilai hak tersebut perlu diformalkan.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Tarumanagara, Refly Harun, termasuk pakar yang berpendapat bahwa Jokowi tak perlu membuat aturan hak v