JAKARTA - Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, menyatakan Presiden Joko Widodo perlu menerbitkan dasar hukum yang memberikan kewenangan hak veto kepada menteri koordinator. Menurut dia, Presiden bisa menerbitkan peraturan presiden yang mengatur kewenangan tersebut.

Dian mengingatkan agar para menteri koordinator berhati-hati dalam membatalkan aturan atau kebijakan menteri yang berada di bawah koordinas