JAKARTA - Pemerintah diduga tidak transparan dalam menyeleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Indikatornya, pemerintah tidak mempublikasikan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pemimpin KPK Masa Jabatan 2019-2023. Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil tidak diberi akses untuk mendapatkan keputusan presiden tersebut.

Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta–anggota Koalisi