JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia menyatakan kerja sama penggunaan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa perusahaan swasta tergolong aman. Alasannya, kerja sama tersebut hanya mencakup pemberian akses verifikasi, bukan akses data kependudukan.

"Ternyata yang ada adalah akses verifikasi untuk cek keabsahan data, bukan akses terhadap data itu sendiri," kata anggota Ombud