JAKARTA – Puluhan peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dianggap bermasalah. Penyusunan aturan tersebut disinyalir tidak melibatkan masyarakat nelayan dan kepulauan kecil sehingga porsi kawasan yang dialokasikan untuk kepentingan mereka sangat kecil.

"Peraturan daerah itu memberi porsi besar kepada kepentingan industri, infrastruktur, bahkan pertambangan. Sedangkan nelayan kecil justru diaba