JAKARTA - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat terbelah dalam menyikapi pembentukan Tim Asistensi Hukum nasional yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sejumlah fraksi partai politik pendukung pemerintah mendukung pembentukan tim asistensi hukum ini. Adapun sejumlah fraksi partai oposisi menilai pembentukan Tim Asistensi Hukum tidak mendesak dan berlebihan.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi