JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengawal penertiban aset Provinsi Papua Barat. Penanggung jawab wilayah Papua dan Papua Barat Tim Koordinasi dan Supervisi KPK, Maruli Tua, mengatakan banyak aset milik pemerintah Papua Barat yang rawan disengketakan. "Di pemerintah provinsi itu, dari 300 lahan, yang bersertifikat baru 40," kata Maruli kepada Tempo, kemarin.

Maruli menyebut aset-aset tak bersertifikat itu karena buruknya sistem administrasi p