JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah segera merevisi aturan pemberantasan tindak pidana korupsi agar memperluas jangkauan Komisi dalam bekerja. Revisi tersebut diharapkan terbit dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu karena, jika menunggu pembahasan resmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dikhawatirkan butuh waktu lama.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan perpu menjadi salah satu opsi untuk mengis