JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak usul agar alokasi dana saksi Pemilihan Umum 2019 masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun depan. Menurut Kalla, alokasi dana saksi dalam APBN tak memiliki dasar hukum, meskipun banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembiayaan saksi dimasukkan dalam anggaran negara.

“Negara hanya menganggarkan dana untuk pelatihan saksi kepada Badan Pengawas Pemilu,” kata