JAKARTA - Rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pendistribu-sian logistik Pemilihan Umum 2019 mendapat catatan sejumlah lembaga. Anggota Ombudsman Re--publik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, meng-ingatkan tugas perbantuan TNI tersebut harus memiliki landasan sikap politik dari negara yang jelas. "Dalam undang-undang, harus ada keputusan politik negara yang harus dikeluarkan," kata dia kepada Tempo, kemarin.