JAKARTA – Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri pada Pemilihan Umum 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) rawan terjadi pelanggaran. Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Sunanto, menuturkan data DPT di luar negeri yang ditetapkan KPU bisa jadi tak sesuai dengan jumlah pemilih sesungguhnya di luar negeri. "Itu bisa melanggar hak utama dalam penyelenggaraan pemilu," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Sunanto mengatakan