JAKARTA - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengungkap informasi perihal dugaan aliran dana suap proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik ke sejumlah pejabat. Salah satunya adalah aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut kepada politikus Partai Golkar.

Kemarin, sidang KTP elektronik memeriksa mantan anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golkar, Fayakhun, dan bupati nonaktif Kutai Kart