JAKARTA – Proses uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan sejumlah lembaga yang menyebut diri sebagai Koalisi 18+ ke Mahkamah Konstitusi jalan di tempat. Maidina Rahmawati, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform-salah satu anggota Koalisi-menuding Mahkamah Konstitusi tak serius menangani permohonan tersebut. "Kami belum mendapat perkembangan kejelasan proses pengujian aturan tersebut,