JAKARTA – Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang memilih Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Enny Nurbaningsih, sebagai pengganti hakim konstitusi Maria Farida Indarti. Mereka menilai guru besar tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut harus membuktikan independensinya sebagai hakim saat berhadapan dengan kepentin