JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah membuat Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RAN Bisnis dan HAM). Desakan itu muncul karena selama ini pemerintah belum memiliki aturan yang jelas mengenai perlindungan HAM dari dampak negatif operasional dunia usaha. "Beberapa tahun ini sektor bisnis banyak diadukan masyarakat terkait dengan pelanggaran