JAKARTA - Sejumlah kalangan mengkritik rencana Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menghidupkan hak imunitas anggota Dewan yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hak imunitas yang dimaksudkan adalah perlindungan bagi para anggota parlemen dari proses hukum, di mana para penegak hukum yang hendak memeriksa anggota DPR wajib mendapatkan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Rencananya, aturan itu dimasukkan ke Pasal 245 revisi Undang-U