JAKARTA - Partai politik mengimbau kadernya yang menjadi legislator di pusat dan daerah agar menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain sebagai syarat menjadi legislator yang jujur, pelaporan itu sekaligus menjadi sarana pembuktian bahwa partai berkomitmen mendukung KPK dan upaya pencegahan korupsi.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andrea